• Kamis, 21 September 2023

Kasus Rempang Tanah Batam: Analisis Filsafat Hukum Terkait Konflik Hak Kepemilikan dan Keadilan

- Minggu, 17 September 2023 | 16:22 WIB
Enggar Cendani
Enggar Cendani

Oleh: Enggar Cendani, Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi

JAMBIONE.COM- Kasus Rempang Tanah Batam adalah sebuah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, kepulauan Riau, Batam terkait pembangunan proyek Rempang Eco City. Kasus ini merupakan salah satu konfik hukum yang kompleks dan kontroversial dimana melibatkan konflik hak kepemilikan dan pertimbangan etika serta keadilan terkait penguasa tanah antara masyarakat dan Badan Pengusaha (BP) Batam.

Konflik ini terjadi karena sejumlah warga menolak relokasi dan pembangunan proyek yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Bentrok terjadi antara masyarakat dan aparat keamanan pada tanggal 7 September 2023 dan menyebabkan 11 siswa dilarikan ke rumah sakit setelah terkena gas air mata.

Apa bila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, kasus Rempang Tanah Batam terhadap konflik hak kepemilikan tentu dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etis dan keadilan. Bagaimana keputusan pengadilan dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat? Bagaimana dampak terhadap individu dan masyarakat yang lebih luas?

Baca Juga: Kasus Rempang dalam Persfektif Keadilan

Dalam analisis filsafat hukum permasalahan kasus ini dapat dipahami melalui persepektif sejarah, kepastian hukum, dan nilai keadilan. Mengenai sejarah hak kepemilikan tanah pada kasus Rempang Tanah Batam, dimulai pada mulanya pemberia Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Otoritas Batam oleh pemerintah pusat dan BP Batam pada tahun 2001 memberikan hak pengelolaan tanah kepada perusahaan swasta.

Namun masyarakat adat di Pulau Rampang merasa keberatan dengan pemberian HPL tersebut karena merasa memiliki hak kepemilikan tanah di Pulau Rempang. Akhirnya pada tahun 2019 masyarakat adat di Pulau Rempang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Batam terkait pemberian HPL tersebut.

Pada tahun 2020 PTUN Batam memutuskan bahwa pemberian HPL tersebut tidak sah, karena tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat di Pulau Rempang. Meskipun demikian BP Batam mengajukan banding atas putusan tersebut dan kasus ini masi dalam proses hukum.

Baca Juga: Pembangunan Strategis Nasional Diutamakan, Kemakmuran Masyarakat Rempang jadi Korban

Menkopolhukam RI, Mahfud MD menjelaskan bahwa negara telah memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang kepada sebuah entitas perusahaan pada 2001-2002 berupa Hak Guna Usaha (HGU). Mentri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa warga yang menempati Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat karena semuanya ada dibawah otoritas Batam.

Dari informasi yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat adat dan pemerintah terkait hak kepemilikan tanah di Pulau Rempang. Penelusuran riwayat tanah melalui sejarah penting untuk memahami hak kepemilikan tanah itu sendiri. Sejarah dapat menjadi dasar untuk menentukan keabsahan klaim hak kepemilikan tanah oleh masyarakat dan BP Batam.

Selanjutnya mengenai kepastian hukum dalam pengelolan tanah di Batam bergantung pada undang-undang dan regulasi yang berlaku. Pemerintah telah mengatur pengelolaan tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria).

Baca Juga: Utility Filsafat Hukum Terhadap Kasus Rempang Serta Asal Usul Kampung Tua Tanah Melayu Rempang

Selain itu Pulau Batam memiliki regulasi khusus yang mengatur pertahanan sesuai dengan status Kawasan Batam sebagai Kawasan ekonomi khusus. Kepastian Hukum dalam hak pengelolaan tanah di Pulau Rempang masih menjadi perdebatan antara masyarakat adat dan BP Batam.

Halaman:

Editor: Paisal Kumar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Konflik Rempang dan Keterkaitannya dengan Filsafat Hukum

Kamis, 21 September 2023 | 11:32 WIB

Analisis Kasus Rempang: Perspektif Filsafat Hukum

Kamis, 21 September 2023 | 07:25 WIB

Atas Nama Investasi, Rakyat Jadi Tumbal Oligarki

Rabu, 20 September 2023 | 18:34 WIB

Konflik Rempang dan Filosofi Hukum Agraria di Indonesia

Selasa, 19 September 2023 | 19:49 WIB

Kasus Pulau Rempang dari Segi Positivisme Hukum

Selasa, 19 September 2023 | 19:23 WIB

Konflik Agraria di Pulau Rempang Batam

Selasa, 19 September 2023 | 17:17 WIB
X